Perwira TNI AL Teliti Akar Masalah Keamanan Laut Indonesia dalam Disertasi Doktor

Walaupun terus menunjukkan tren peningkatan, skor Indeks Keamanan Laut Indonesia masih berada di angka 58 dari 100 (peringkat ke-9 dari 13 negara ASEAN). Padahal, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga butuh keamanan maritim yang maksimal.

Bagi perwira tinggi TNI Angkatan Laut (AL), Ade Prasetia, angka tersebut membawanya ke sebuah pertanyaan besar, “Apa yang membuat kinerja keamanan laut Indonesia belum optimal, dan area mana saja yang bisa diperbaiki?” Pertanyaan inilah yang Ade bawa ke ruang akademis saat mempertahankan disertasi di sidang terbuka Doctor of Research in Management  – BINUS BUSINESS SCHOOL pada 23 April 2026.

Tiga Dekade di Laut, Kini Meneliti dari Dalam

Ade Prasetia, S. Kel., M.Si (Han), M.Tr Hanla adalah anggota TNI AL yang telah berkarier sejak tahun 1980-an. Selama puluhan tahun tersebut, ia menyaksikan langsung dinamika pengamanan laut Indonesia, mulai dari patroli, koordinasi lintas lembaga, sampai penegakan hukum. Pengalaman lapangan tersebut juga dibarengi dengan fondasi akademis yang kuat. 

Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut pada 1988 dan Pendidikan Perwira pada 1999, Ade melanjutkan pendidikan sarjana pada bidang kelautan dan perikanan di Universitas Hasanuddin pada 2001. Ia kemudian memperdalam ilmu dan keahlian Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional di Universitas Pertahanan Indonesia pada 2013. 

Kini, Ade menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Panglima TNI bidang sosial, budaya, hukum, HAM, dan narkotika. Posisi ini menuntut kombinasi pengalaman operasional dan keahlian kebijakan. Ditambah ketertarikan terhadap maritim dan pengembangan kapasitas akademis, Ade pun kembali melanjutkan perjalanan akademis dengan menempuh studi S3 Manajemen di BINUS University.

Melalui masa studi doktoral, Ade berusaha mengurai persoalan keamanan laut melalui pendekatan ilmiah. Dari sinilah ia akhirnya membuat disertasi bertajuk “Peran Kepemimpinan Ambideks, Manajemen Hubungan Antar Lembaga, dan Adopsi Teknologi Informasi dalam Aliansi Strategi Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia”.

Kepemimpinan, Sistem Informasi, dan Ego Sektoral: Isu Utama Bakamla RI

Dalam disertasinya, lulusan Doctor of Research in Management ini menyoroti kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dinilai belum optimal. Ada tiga persoalan utama yang teridentifikasi, yaitu kapasitas kepemimpinan yang belum tegas, sistem informasi yang belum layak, dan ego sektoral antarlembaga.

Padahal, Bakamla memegang mandat besar untuk menjaga keamanan laut Indonesia, baik melalui upaya mandiri maupun koordinasi dengan berbagai instansi. Sayangnya, koordinasi tersebut belum berjalan efisien. 

Ade menemukan adanya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain sekaligus perpecahan sistem informasi. Keduanya menjadi hambatan dalam membentuk aliansi strategis yang solid hingga tercermin dalam hasil Indeks Keamanan Laut Nasional.

Temukan Solusi dengan Riset Pendekatan Kuantitatif

Berangkat dari persoalan tersebut, Ade melakukan riset dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Bakamla. Penelitian juga diperkuat dengan teknik analisis Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang melibatkan 136 responden dari Markas Besar dan kapal negara di zona-zona operasi Bakamla.

Hasilnya menunjukkan bahwa ada tiga variabel utama yang memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aliansi strategis, yaitu kepemimpinan ambideks, hubungan antarlembaga, dan adopsi teknologi informasi. Kinerja positif aliansi strategis mampu menjadi jembatan yang menghubungkan ketiga variabel tersebut dengan kinerja organisasi.

Dengan kata lain, peningkatan kinerja Bakamla tidak bisa dilakukan sebagian. Dalam sidang terbuka S3 Manajemen di BINUS BUSINESS SCHOOL, Ade menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan kepemimpinan adaptif, kolaborasi lintas institusi, dan penguatan sistem teknologi.

Perlu Peran Kebijakan Pemerintah sebagai Penguat

Meski begitu, perubahan internal saja belum cukup optimal untuk meningkatkan kinerja Bakamla secara menyeluruh. Ade juga menegaskan pentingnya peran kebijakan pemerintah sebagai faktor penguat. 

Sebab, keamanan maritim melibatkan banyak lembaga sehingga perlu adanya regulasi yang sinkron. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, upaya kolaborasi akan berisiko terhambat oleh ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, kebijakan yang selaras bisa membantu memperkuat integrasi antarlembaga dan mendukung terciptanya aliansi strategis yang efektif.

Dari Sidang Akademis untuk Kedaulatan Laut Indonesia

Dalam sidang terbuka Doctor of Research in Management di BINUS BUSINESS SCHOOL, Ade Prasetia membuktikan kontribusi akademisnya sekaligus menawarkan data konkret untuk memperbaiki sistem keamanan laut Indonesia. 

Bahkan, disertasinya tercatat sebagai studi komprehensif pertama yang meneliti model mediasi-moderasi antara kepemimpinan ambideks, adopsi teknologi informasi, hubungan antarlembaga, kinerja organisasi, kinerja aliansi strategis, dan kebijakan pemerintah dalam konteks keamanan maritim nasional.

Melalui program Doctor of Research in Management – BINUS BUSINESS SCHOOL, kesempatan seperti itu terbuka bagi para profesional di lapangan yang ingin menjadi penggerak perubahan berbasis riset. Ade Prasetia mengisi peran tersebut dengan membekali diri di program S3 Manajemen BINUS University.