DARI SERTIFIKASI, TUNA INDONESIA BISA MENDAPATKAN HARGA PREMIUM

Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya sertifikasi produk perikanan Indonesia agar dapat lebih kompetitif dengan produk perikanan dari luar negeri. Khususnya untuk jenis ikan tuna. Hal itu disampaikan Susi dalam 3rd Bali Tuna Conference yang di selenggarakan di Bali pada 31 Mei – 1 Juni 2018. Konferensi tersebut bertujuan untuk mendorong produk tuna dari Illegal,Unreported and Unregulated Fishing menuju ke Legal Reported Regulated Fishing. Harga tuna Indonesia bisa mendapatkan harga premium hal ini memungkinkan dapat berkompentisi di pasaran dunia. Tanpa sertifikasi, transaksi jual beli sangat sulit dilakukan, bahkan tidak bisa. Selain sertifikasi, pengusaha dan stakeholder harus dapat menjaga traceability atau keterlusuran dari produk perikanan yang dihasilkan. Dengan pengusaha menjaga , produk perikanannya akan mudah ditelusuri. Dalam Bali Tuna Conference, Indonesia juga menyampaikan tentang penolakan produk perikanan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Susi menegaskan bahwa produk perikanan harus bersih dari tindak perbudakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Compliance human rights menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi premium. Saat ini dunia sudah peduli dengan keberlanjutan dan HAM. Siapapun tidak boleh lagi menjalankan sebuah industry dengan manajemen yang semaunya saja tanpa pertimbangan standard dunia. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna, khususnya perairan kepulauan, pengembangan, dan implementasi sitem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan. Hal ini untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna. Susi berharap apa yang dilakukan Indonesia akan diikuti negara lain. Menurut beliau, ekspolitasi hasil alam yang benar dengan menjaga keberlanjutan agar terus eksis dan populasinya tidak habis. Susi mengatakan, pemerintah berkomitmen dan konsistensi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna melalui rencana Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Rencana tersebut telah diluncurkan pada saat konferensi Bali Tuna ke-1 yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015. Rencana pengelolaan tuna nasional dan Framework for Harvest strategi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan. Selain itu juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapat nelayan seta tersedianya kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industry pendukung lainnya. Hal itu mendukung cita-cita nasional pemerintah Indonesia sebagai poros maritime dunia dan laut sebaga masa depan bangsa