Supremacy atau dominasi lembaga diatas aspek geografis dan keterbukaan perdagangan (integrasi) di dalam pembangunan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Rodrik et al (2004)  dapat kita temui pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Beberapa contoh diantaranya dijelaskan dibawah ini:

  1. Pembangunan Jalan Tol

Beberapa tahun terakhir Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun insfrastruktur jalan dengan membangun jalan Tol Cikopo-Palimanan. Hal ini menyebabkan jalur puncak yang menjadi jalur arteri yang menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung berangsur angsur ditinggalkan masyarakat, demikian juga halnya dengan jalur nasional Pantura. Sisi ekonomi masyarakat di beberapa daerah pantura seperti daerah Indramayu dan Subang terkena dampak baik secara ekonomi maupun bisnis. Masyarakat yang daerahnya dilalui Tol Cipali khususnya kedua daerah tersebut belum tentu merasakan banyak manfaat dari kehadiran tol sepanjang 116,7 km tersebut. Bahkan, ada daerah yang justru “mati” dengan kehadiiran tol tersebut. Manfaat akan dirasakan apabila daerah yang dilewati adalah daerah tujuan perjalanan atau daerah industri, karena kemungkinan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun karena jalan tol bukan merupakan akses lokal maka daerah-daerah yang dilewatinya justru akan “mati”. Dapat dipastikan sisi ekonomi usaha mulai dari pedagang hingga angkutan umum di sekitaran Pantura akan terganggu akibat dioperasikannya Tol Cipali tersebut.

Hal serupa juga terjadi bagi pengusaha rumah makan di kawasan Pantura dan sekitarnya yang “collapse” akibat pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut. Selain itu omzet SBPU yang ada di daerah sekitar Pantura terkena dampak penurunan omzet sekitar 50%. Secara pelan tapi pasti, kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah akan merasakan dampaknya dan terancam usahanya. Kelompok usaha itu terdiri dari pengusaha rumah makan atau restoran, penyedia jasa penginapan, pusat oleh oleh khas daerah, pengusaha SPBU, dan lain-lain. Dampaknya pun bervariasi, mulai dari omzet yang menurun drastic hingga gulung tikar. Selain pembangunan jalan Tol Cipali, contoh lainnya adalah pembangunan Tol Brebes Timur-Grinsing yang juga memberikan dsmpak yang sama bagi daerah-daerah yang dilewati oleh jalan tol tersebut.

Pada kasus pembuatan jalan tol tersebut tujuan pemerintah membangun jalan tol tersebut adalah secara aspek geografi mendekatkan jarak dan memudahkan akses baik untuk masyarakat sekitar pembangunan tol maupun masyarakat yang jauh dari pembangunan tol. Adanya pembangunan jalan tol ini akan mampu memperlancar kendaraaan dan arus barang (keterbukaan perdagangan) dengan tujuan utama tentunya pada pengembangan ekonomi. Namun dampak ini tidak maksimal diraskan karena kelembagaan yang dibangun tidak memikirkan usaha-usaha yang sudah berkembang lebih dahulu hilang (mati) khususnya para UMKM yang berada disekitaran pembangunan jalan tol tersebut. Pembangunan jalan tol oleh pemerintah tersebut tidak seutuhnya dirancang untuk dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain dampak yang diharapkan dari pembangunan jalan tol tersebut tidak masimal diperoleh manfaatnya bagi pertumbuhan perekonomian dikarenakan pemerintah mengabaikan peran kelembagaan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan tol tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Rodrik et al (2004) bahwa kualitas dari institusi sebagai penentu utama dari tingkat pendapatan masyarakat suatu negara (perekonomian negara).